JAKARTA,quickq最新官网ios DISWAY.ID - Presiden Jokowi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) pada Senin, 6 Mei 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mewanti-wanti Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak menyalahgunakan anggaran stunting.

BACA JUGA:Tekan Kasus Stunting, Keluarga Berisiko Diintervensi Nutrisi Telur dan Daging Ayam

BACA JUGA:Stunting dan Penyakit Tak Menular Jadi Fokus Jokowi, 330 Ribu Orang Meninggal karena Stroke

Hal itu ia tegaskan usai melihat adanya anggaran stunting yang justru dijadikan pagar puskesmas.

“Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk stunting untuk Puskesmas, diberikan ke Puskesmas jadinya pagar Puskesmas. Ada! jangan bilang enggak ada. Ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pager,” kata Jokowi saat Musrenbangnas.

Jokowi berharap agar Musrenbang kali ini bisa menjadi penghubungan agenda pembangunan di pusat dan daerah. Sehingga, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Saya berharap Musrenbangnas ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten dan kota agar semuanya inline, seirama dan tepat sasaran dan hasilnya betul-betul dirasakan oleh rakyat,” ujar Jokowi.

BACA JUGA:BKKBN Sosialisasi Penurunan Stunting Anak, Hamil di Atas Usia 35 Tahun Berisiko Tinggi

BACA JUGA:NFA dan ID FOOD Salurkan Bantuan CPP Guna Penanganan Stunting Kepada 1,4 Juta Keluarga

Selain itu, Jokowi meminta agar tidak membuang-buang anggaran  hanya untuk kegiatan rapat dan studi banding.

Dia tak ingin anggaran habis diecer untuk program tak jelas.

"Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah, itu masa lalu. Ini masa depan jangan sampai itu terjadi lagi," imbuh Jokowi.

BACA JUGA:NFA Fokus Tangani Masalah Stunting, Kemiskinan, dan Gizi Buruk dengan Perbaiki Nutrisi

BACA JUGA:Balita Stunting Disisir, Diberikan Obat dan Vitamin dengan Indikasi Medis

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan agar anggaran daerah yang diberikan pemerintah tidak diecer untuk keperluan dinas. Jokowi menekankan pembagian anggaran ke dinas-dinas harus diberikan skala priorotas.

"Program harus orientasi hasil, harus ada return ekonominya, harus fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas. Semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan (anggaran) 10 persen, semua diberi 10 persen. Ndak jelas prioritasnya yang mana," tutur Jokowi.